SEJARAH JALAN ASIA AFRIKA

Jalan Asia Afrika merupakan jalan yang paling tua dan sangat bersejarah dalam pembentukan Kota Bandung. Jalan ini merupakan ruas bagian dari Jalan Groote Postweg (Jalan Raya Pos) yang dibangun pada tahun 1811 oleh Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Belanda saat itu (1810-1811), yang mendapatkan kehormatan ini setelah Napoleon menganggapnya berjasa dalam perang melawan Rusia. Untuk mempertahankan Hindia Belanda dari serbuan Inggris, Daendels kemudian membangun sebuah jalan raya, membentang sepanjang Pantai Utara Jawa dari Anyer di ujung barat hingga Panarukan di ujung timur, berjarak kurang lebih 1000 KM. Pembangunan ini diperkirakan menelan lebih dari 30 ribu nyawa penduduk asli Jawa (yang dipaksa bekerja secara ‘rodi’ tanpa imbalan), akibat kelelahan atau diserang penyakit, terutama malaria.

Saat memasuki daerah Priangan, jalan ini ternyata berada sekitar 11 KM ke arah utara dari Krapyak (kini dikenal sebagai Dayeuhkolot; dayeuh = kota, kolot=lama), ibukota Kabupaten Bandung saat itu. Untuk mempermudah pengawasan, Daendels pada tahun 1810 memerintahkan Bupati Bandung untuk segera memindahkan ibukotanya ke dekat Jalan tersebut. Lokasi yang dipilih adalah daerah di pinggir Sungai Cikapundung yang kala itu memiliki banyak sumber air. Kenapa harus dipindahkan? Karena pembangunan jalan Groote Postweg di daerah priangan ternyata berselisih jarak sekitar 11 km dari lokasi kabupaten Bandung pada saat itu, yang sekitar dayeuh kolot itu. Mungkin Daendles berpikir kalau sebuah kota mau maju, maka kota tersebut harus mudah diakses -artinya harus kelewatan jalan baru ini dong.

Pemindahan ini baru rampung pada tahun 1812, ditandai dengan selesai dibangunnya Masjid Agung dan Pendopo, dua simbol kota masing-masing di sisi barat dan sisi selatan alun-alun. Sementara di pinggir Kota Bandung yang di’tembus’ oleh Jalan Raya Groote Postweg dibangunlah dua gerbang (kacakaca), masing masing Kacakaca Kulon (timur) di daerah Andir serta Kacakaca Wetan (barat) di daerah Simpang Lima sekarang.

Pada zaman keemasan ‘Bandung Parijs van Java’ (1920-an), jalan ini menjadi salah satu kawasan paling ramai di Kota Bandung. Sejumlah hotel mewah seperti Preanger dan Homann menjadi tempat menginap para turis dari mancanegara yang ingin membuktikan keindahan Bandung. Di persimpangan jalan Braga dan Jalan Raya Pos ini dua jalan paling terkenal di Kota Bandung dibangun sebuah societeit (club) tempat berkumpul lapisan masyarakat atas di Kota Bandung.

Setelah kemerdekaan, jalan ini tetap menjadi salah satu jalan utama yang menghubungkan kawasan Bandung Timur dengan Bandung Barat. Jalan ini kembali terkenal setelah sejumlah pemimpin – pemimpin dari negara-negara Asia paling terkenal misalnya Jawaharlal Nehru dari India, U Nu dari Burma (kini Myanmar), dan Soekarno sendir berjalan kaki bersama-sama menuju Gedung Societeit Concordia untuk mengikuti Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 yang menggagas independensi dan kebersamaan sejumlah negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka.

terimakasih sudah berkunjung, semoga bermanfaat.

KERJAAN ISLAM DI INDONESIA

Assalamualaikum. Di sini saya akan membagikan artikel tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia

Untuk lebih jelasnya mari kita simak artikel berikut ini… selamat membaca….

Kerajaan Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berada di Sumatra yang lebih tepatnya berada di Aceh. Kerajaan Samudera Pasai didirikan pada abad ke-13 dan didirikan oleh Sultan Malik Al Saleh dan mengalami kejayaan. Hal ini dibuktikan Kerajaan Samudera Pasai mampu memperluas wilayahnya dan menjalin hubungan perdagangan dengan Arab. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik aI Tahir, ada kunjungan Ibnu Battutah yang mengadakan perjalanan India-Cina (kembali tahun 1345). Peranan Kerajaan Samudera Pasai dalam persebaran agama Islam yaitu:

• Menjadi pusat studi Islam di Asia sehingga banyak orang-orang asing yang menetap di Samudera Pasai.
• Penyebaran agama Islam melalui perluasan pengaruh politik. Hal ini dibuktikan dengan berhasil merintis munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa.

Samudera Pasai menggunakan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan laut yang menghubungkan daerah Pasai dengan Arab, India, dan Cina. Sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan besar, Samudera Pasai memiliki fungsi sebagai

• Tempat merambah perbekalan.
• Tempat mengurus masalah perkapalan.
• Tempat mengumpulkan komoditas dagang yang akan dikirim ke luar.Tempat menyimpan barang yang akan diantar ke daerah lain.

Adanya perpecahan di dalam kerajaan telah melahirkan kemunduran politik dan perdagangan terlebih lagi, munculnya Kerajaan Malaka yang letaknya lebih strategis. 

Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh merupakan kelanjutan dari Kerajaan Samudera Pasai yang didirikan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitar Aceh sekaligus mengislamkan daerah tersebut dalam usahanya untuk memperluas wilayah kekuasaan Sultan Iskandar Muda bekerja sama dengan Sultan Turki untuk memperkuat pasukannya. Kerajaan Aceh mengembangkan diri dan dapat mempersatukan beberapa daerah di Aceh, yaitu Daya, Pedir, Lingga, Perlak, Tamiang, Samudera Pasai, dan Lamuni, di bawah kekuasaan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528).Beberapa faktor yang mendorong berkembangnya Kerajaan Aceh antara lain:

• Letaknya strategis di jalur perdagangan.
• Pelabuhari Olele memliki syarat yang baik sebagal pelabuhan.
• Pedalaman Aceh menghasilkan lada yang melimpah.Aceh makin ramai dan berperan penting setelah Malaka dikuasai Portugis.

Sultan Ali Mughayat Syah adalah raja pertama Kerajaan Aceh. Setelah Sultan Ali Mughayat Syah wafat, pemerintahan beralih kepada putranya yang bergelar Sultan Salaluddin. Selama menduduki tahta, Ia tidak mempedulikan pemerintahan kerajaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Kerajaan Aceh mengalami kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Corak pemerintahannya terdiri atas,

• Pemerintahan sipil oleh golongan bangsawan (teuku).
• Pemerintahan agama oleh golongan ulama (tengku).
• Berikut ini beberapa tindakan yang dilakukan Iskandar Muda untuk memperkuat kerajaan Aceh.
• Memperluas daerah kekuasaan ke Semeranjung Malaka dengan dikuasainya kerajaan Kedah, Perak, Johor, dan Pahang. Daerah pantai barat dan timur Sumatera dikuasainya sampai ke Pariaman yang merupakan jalur masuk Islam ke Minaangkabau.
• Untuk memperlemah kekuasaan Portugis, Iskandar Muda membuka kerja sama dengan Belanda dan lnggris dengan mengizinkan kongsi dagang mereka, yaitu VOC dan EIC untuk membuka kantor cabangnya di Aceh.
• Menyerang Portugis di Malaka dan sempat mengalahkan Portugis di Pulau Bintan pada tahun 1614.Mendirikan
• Masjid Baiturrahman di pusat ibukota kerajaan Aceh.

Pengganti Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Iskandar Thani. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran disebabkan oleh,

• Timbulnya pertikaian antara bangsawan dan ulama.
• Banyak daerah yang melepaskan diri dari Kerajaan Aceh.
• Pada tahun (1641) muncul kekuatan Belanda di Selat Malaka.

Kerajaan Demak

Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-15 dan didirikan oleh Raden Patah.Letak Kerajaan Demak berada di tepi pantai utara Jawa. Peranan Kerajaan Demak dalam pensebaran agama Islam adalah,

• Menjadi pusat persebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan oleh para wali.
• Mengadakan perluasan wilayah di daerah-daerah sekitar pesisir pantai utara Jawa yang kemudian diislamkan melalui pendekatan politik, sosial, dan budaya.

Beberapa raja Demak antara lain,

• Raden Patah (1475-1518)
• Pati Unus (1518-1521)

• Sultan Trenggono (1521-1546) merupakan raja terbesar kerajaan demak.

Selanjutnya pusat pemerintahan Kerajaan,Demak di pindahkan ke Pajang. Alasan pemindahan itu antara lain,

• Keraton Demak mengalami kehancuran total akibat perang saudara.
• Mendekati daerah yang subur.
• Menjauhi musuh-musuh politik yang ada di sekitar Demak.
• Mendekati daerah pendukungnya.

Beberapa akibat dari runtuhnya Kerajaan Demak adalah,

• Tidak adanya kerajaan maritim yang mampu menguasai perdagangan nasional dan menghadapi bangsa asing.
• Pindahnya pusat kekuasaan ke pedalaman yang memunculkan kembali kerajaan agraris di Jawa Tengah.

Kerajaan Banten

Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang berada di Jawa Barat yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Raja pertama yang memerintah adalah Sultan Hasanudin yang berhasil memperluas pengaruh agama Islam di Banten. Kerajaan Banten mampu berkembang pesat, antara lain karena didukung oleh fakta,

• Banten mempunyal komoditas ekspor yang penting, misalnya ada, sehingga menjadi daya tarik bagi pedagang asing.
• Islamisasi di Banten menjadikan Banten sebagai pusat politik Kerajaan Banten.
• Banten merupakan pelabuhan penting di Selat Sunda.
• Pelabuhan Banten memenuhi syarat sebagai pelabuhan yang balk.

Persebaran agama Islam dapat berkembang pesat semasa pemerintahan Panembahan Yusufdan Maulana Muhamad. Panembahan Yusuf memelopori penyebaran agama Islam di Jawa Barat sedangkan Maulana Muhammad memelopori penyebaran Islam di bagian selatan Sumatra. Persebaran agama Islam yang dilakukan Kerajaan Banten menggunakan pendekatan politik dan ekonomi. Untuk pendekatan politik, dilakukan dengan cara memperluas wilayah kekuasaan Banten dan mengislamkan daerah-daerah yang berhasli dikuasainya, sedangkan pendekatan ekonomi dilakukan dengan cara memengaruhi para pedagang yang berdagang di Banten untuk memeluk agama Islam, sebáb Banten merupakan kota pelabuhan yang penting. Di samping Banten, pelabuhan Iainnya adalah Jayakarta. Kerajaan Banten mengalami kemunduran sejalan dengan masuknya VOC melalul Penjanjian Banten, di mana Banten kehilangan peranan sebagai pelabuhan yang bebas.

Kerajaan Mataram Islam

Kerajaan Mataram Islam merupakan kelanjutan dan kekuasaan Demak, yang didirikan olehSutawijoyo yang bergelar Panembahan Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo (kepala tentara dan pengatur agama). Panembahan Senopati bercita-cita menjadikan Mataram sebagai pusat budaya Jawa dan agama Islam. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, cara yang digunakan dengan melakukan ekspansi wilayah kekuasaan di seluruh Pulau Jawa, kecuali daerah Banten, Blambangan, dan Batavia yang belum dapat dikuasai. Pusat Kerajaan Mataram terletak di Yogyakarta. Sultan Agung membagi sistem pemerintahan Kerajaan Mataram seperti berikut.

• Kutanegara, daerah pusat keraton. Pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh Patih Lebet (Patih Dalam) yang dibantu Wedana Lebet (Wedana Dalam).
• Negara Agung, daerah sekitar Kutanegara. Pelaksanaan pemerintahan dipegang Patih Jawi (Patih Luar) yang dibantu Wedana Jawi (Wedana Luar).
• Mancanegara, daerah di luar Negara Agung. Pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh para Bupati.
• Pesisir, daerah pesisir. Pelaksanaan pemerintahan dipegang oleh para bupati atau syahbandar.

Raja-raja Mataram Islam antara lain,

• Panembahan Senopati (1586-1601).
• Mas Jolang (1601-1613).
• Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645): Raja terbesar di Mataram Islam.

Perang perebutan mahkota ini diakhiri dengan Perjanjian Giyanti (1755)dan Perjanjian Salatiga (1757) yang membagi wilayah Mataram menjadi empat bagian. 

Kerajaan Cirebon

Kerajaan Cirebon didirikan oleh Fatahiliah atau Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahan Fatahiliah, Cirebon dapat berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dan perluasan wilayah yang berhasil dilakukan oleh Fatahiliah, persebaran agama Islam berkembang pesatdan Cirebon mampu menjadi pusat perdagangan dan menjalin hubungan perdagangan dengan Cina. Wafatnya Fatahiliah diganti oleh Panembahan Ratu. Cirebon berhasil dikuasal VOC dan wiIayahnya dibagi menjadi tiga yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan yaitu pada tahun 1681.

Kerajaan Gowa Talio atau Kerajaan Makassar

Kerajaan Gowa Tallo terletak di wilayah Makassar yang didirikan oleh Sultan Alaudin dan Sultan Abduliah, yang berhasil menyebarkan pengaruh kekuasaan Kerajaan Gowa TaIlo dan menyebarkan agama Islam di daerah Bima, Sumbawa, Manado, Gorontalo, dan Tomini. Kerajaaan Gowa Tallo mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanudin yang berhasil memperkuat kekuasaan Gowa Talio. Makassar berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur. Hal inl disebabkan,

• Makassar memiliki syarat yang balk untuk pelabuhan.
• Letaknya strategis untuk perdagangan.
• Perpindahan jalur perdagangan setelah Malaka dikuasai Portugis.
• Melemahnya perdagangan di pantai utara Jawa akibat politik Sultan Agung yang bersifat agraris.

Akan tetapi, kedatangan VOC di Makassar menyebabkan Kerajaan Gowa Tallo berhasil dikuasai oleh Belanda. Kemunduran Makassar diawali dengan perang Makassar yang diakhiri dengan kekalahan di pihak Makassar, kemudian dilakukan Perjanjian Bongaya.

Kerajaan Ternate dan Tidore

Kerajaan Ternate dan Tidore berada di Maluku yang berhasil menyebarkan pengaruh agama Islam melalul pendekatan politik dengan perluasan wilayah dan pendekatan ekonomi melalui hubungan perdagangan. Raja yang memerintah adalah Sultan Zainal Abidin. Kegiatan penyebaran agama Islam oleh Ternate dan Tidore ditunjang oleh kedudukannya sebagai penghasil dan pusat perdagangan rempah-rempah. Banyak pedagang muslim yang tertarik untuk menjalin hubungan perdagangan sekaligus mengenalkan ajaran agama Islam. Ramainya perdagangan rempah-rempah di Maluku mendorong munculnya persekutuan dagang, yaitu,

• Uli lima (persekutuan dagang lima) yang dipimpin Kerajaan Ternate.
• Uli siwa (persekutuan dagang sembilan) yang dipimpin Kerajaan Tidore.

Kerajaan Banjar

Kerajaan Banjar didirikan oleh Raden Samudra. Setelah masuk Islam, ia dinobatkan menjadi Sultan Banjar dengan gelar Sultan Suryanulah. Kerajaan Banjar memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan, sebab dipengaruhi oleh Ietaknya di dekat sungai, sehingga banyak para pedagang dan luar Kalimantan yang berdagang rempah-rempah yang menyebabkan persebaran agama Islam lebih lancar. 

Runtuhnya Kerajaan Islam di Indonesia

Masuknya ajaran Islam ketanah Indonesia membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun cara pandang terhadap agama. Ajaran Islam yang mengajarkan suatu persamaan antara derajat manusia menarik perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia. Berawal dari pelajaran ke masyarakat bawah dengan cara pendidikan, perkawinan, maupun aktivitas sosial ajaran Islam mulai masuk ke dalam bagian masyarakat Indonesia. Lambat laun agama yang pertama masuk yaitu Hindu maupun Buddha mulai tergeser. Pergeseran cara pandang masyarakat Indonesia kepada ajaran Islam tidak hanya mengubah masyarakat melainkan juga membawa pengaruh terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia. Banyak kerajaan yang berhaluan Hindu-Buddha berubah menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang memiliki aturan yang bagus dan juga tata ajaran yang jelas membawa dampak kemajuan yang pesat. Di samping itu, ajaran Islam juga mengajarkan bagaimana cara beraktivitas ekonomi secara baik sehingga membuat kerajaan-kerajaan Islam dapat mengembangkan perdagangannya.

Perdagangan yang semakin maju dengan hasil bumi yang cukup melimpah berupa rempah-rempah menyebabkan kerajaan Islam terus tumbuh menjadi suatu negara yang besar. Melihat ramainya perdagangan di Indonesia yang dipelopori oleh kerajaan, menarik perhatian Negara-negara asing untuk datang ke Indonesia dengan tujuan menguasai perdagangan tersebut. Faktor lain kedatangan bangsa Eropa adalah karena pusat perdagangan di Eropa yaitu Konstantinopel ditutup oleh Turki sehingga mau tidak mau negara-negara Eropa berlayar untuk mencari sumber rempah-rempah. Dengan demikian, bangsa Eropa terus berdatangan ke tanah Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memang bertujuan untuk menguasainya. Mereka datang dengan persenjataan yang modern dan canggih, sehingga mereka dengan mudah mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, datangnya bangsa asing ke Indonesia adalah penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Penyebab Iainnya adalah adanya perang saudara di dalam intern kerajaan yang memaksa untuk selalu berganti kepemimpinan.

Dengan sering terjadinya pergantian kepemimpinan maka kerajaan Islam tidak lagi memiliki kekuatan sehingga lambat laun mereka mengalami keruntuhan dan kehancuran. Demikianlah kehancuran kerajaan Islam di Indonesia yang menjadi awal imperialisme bangsa asing ke Indonesia dan juga menjadi awal kesengsaraan masyarakat Indonesia.

Mungkin itu yang dapat di bagikan.. semoga bermanfaat.

Terimakasih sudah berkunjung.

Wassalamualaikum.

Pendaftaran TNI/POLRI Tahun 2018

Prediksi Tanggal Pendaftaran TNI/POLRI Tahun 2017

Untuk anda yang pada tahun 2018 ini ingin mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI/POLRI berikut perkiraan jadwal pendaftarannya:

• Akademi Militer (AKMIL)

Awal Maret s.d. Awal Mei 2018

• Akademi Kepolisian(AKPOL)

Sekitar Bulan April 2018

• Akademi Angkatan Udara (AAU)

Awal Maret s.d. Akhir April 2018

• Akademi Angkatan Laut (AAL)

Pertengahan Maret s.d. Akhir April 2018

• Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) POLRI

Sekitar Bulan Februari 2018

• BINTARA POLRI

Sekitar Bulan April 2018

• BINTARA POLRI Khusus Penyidik

Sekitar Bulan April 2018

• TAMTAMA POLRI

Sekitar Bulan April 2018

• TAMTAMA TNI AU

Awal Februari s.d. Akhir Maret 2018

• TAMTAMA TNI Angkatan Laut (AL)

Pertengahan Februari s.d. Awal Maret 2018 (Gel. I)Akhir Juni s.d. Akhir Juli 2018 (Gel. II)

• TAMTAMA TNI Angkatan Darat (AD)

Pertengahan Februari s.d. Awal Maret (Gel. I)

• Tenaga Kesehatan TNI

Sekitar Bulan Juli 2018

• Mahasiswa Bea Siswa TNI

Pertengahan Juli 2018 s.d. Pertengahan September 2018

Semoga bermanfaat, jangan lupa bagikan yaa…

Sejarah BPUPKI

Sejarah BPUPKI

Assalamualaikum. Pada kali ini saya ingin membagikan artikel tentang sejarah BPUPKI. Untuk lebih jelasnya mari kita simak artikel berikut. Selamat membaca…

Kapan BPUPKI dibentuk? BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, yang didirikan oleh Kumaaikici Harada mengumumkan untuk segera membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung Jepang yang posisinya terancam  karena Beberapa kekalahan yang diterima oleh Jepang pada Perang Dunia II.

Siapa ketua BPUPKI? BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan dibantu oleh beberapa wakil ketua seperti Icibangase yang sekaligus sebagai kepala Badan Perundingan dan RP.Suroso yang sekaligus sebagai kepala sekretariat. Sebagai kepala sekretariat, RP. Suroso dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. AG. Pringgodigdo. Secara keseluruhan, BPUPKI memiliki 60 anggota dan setelah semua persiapan usai, pada tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI diresmikan.

Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI oleh Jepang adalah untuk menyelidiki dan mempelajari hal – hal yang berhubungan dengan rencana pembentukan negara Indonesia. Jika Indonesia suatu saat memproklamirkan kemerdekaannya, maka Indonesia harus sudah memiliki dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI bekerja untuk merumuskan dasar negara. Dalam merealisasikan tugas-tugasnya, BPUPKI melakukan beberapa sidang. Adapun sidang-sidang BPUPKI antara lain:

a. Sidang BPUPKI I

Pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan Sidang yang pertama. Sidang ini membahas dasar Negara Indonesia. Dalam sidang tersebut muncul beberapa tokoh yang menyumbangkan pandanganya untuk dasar Negara Indonesia, seperti Mr. Moh Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno.

Moh. Yamin pada tanggal 29 Mei mengusulkan lima dasar negara kebangsaan Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Peri Kebangsaan.

b. Peri Kemanusiaan.

c. Peri Ketuhanan.

d. Peri Kerakyatan.

e. Kesejahteraan Rakyat,

Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengajukan dasar-dasar Negara Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Persatuan.

b. Kekeluargaan

c. Keseimbangan lahir dan batin.

d. Musyawarah.

e. Keadilan rakyat.

Ir. Soekarno mengusulkan dasar Negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, yakni sebagai berikut:

a. Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan.

c. Mufakat atau demokrasi.

d. Kesejahteraan sosial.

e. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun sudah ada tiga usulan tentang dasar negara, namun sampai 1 Juni 1945 sidang BPUPKI belum berhasil mencapai kata sepakat tentang dasar negara. Maka diputuskan untuk membentuk panitia khusus yang diserahi tugas untuk membahas dan merumuskan kembali usulan dari anggota, baik lisan maupun tertulis dari hasil sidang pertama. Panitia khusus ini yang dikenal dengan Panitia 9 atau panitia kecil yang terdiri dari:

1. Ir. Soekarno (ketua)

2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)

3. KH. Wachid Hasyim (anggota)

4. Abdoel Kahar Muzakar (anggota)

5. A.A. Maramis (anggota)

6. Abikoesno Tjokrosoeyoso (anggota)

7. H. Agus Salim (anggota)

8. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)

9. Mr. Muhammad Yamin (anggota).

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan pertemuan. Hasil dari pertemuan tersebut, direkomondasikan Rumusan Dasar Negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisi:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun isi dari piagam Jakarta pada point pertama mengalami perubahan karena banyak mendapat kritik dikarenakan agama di Indonesia tidak hanya agama Islam.

b.Sidang BPUPKI II

Setelah piagam Jakarta berhasil disusun, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ini merupakan sidangnya yang ke-2 pada tanggal 10 - 16 Juli 1945. Panitia ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Pada sidang tanggal 11 Juli 1945, panitia Perancang UUD membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang.

a. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)

b. Mr. Wongsonegoro

c. Mr. Achmad Soebardjo

d. A.A. Maramis

e. Mr. R.P. Singgih

f. H. Agus Salim

g. Dr. Sukiman.

Tugas panitia kecil adalah menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan UUD yang telah disepakati. Selain panitia kecil di atas, adapula panitia Penghalus bahasa yang anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Mr. Soepomo, Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djayadiningrat.

Tanggal 13 Juli 1945 panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD.

Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tiga masalah pokok yaitu:

a. pernyataan Indonesia merdeka

b. pembukaan UUD

c. batang tubuh UUD.

Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil tiga alenia pertama piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat piagam Jakarta.

Hasil kerja panitia perancang UUD yang dilaporkan akhirnya diterima oleh BPUPKI. Kejadian ini merupakan momentum yang sangat penting karena disinilah masa depan bangsa dan negara dibentuk.

kapan PPKI dibentuk? PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk Pada tanggal 7 Agustus 1945, karena  BPUPKI atau Dokurtsu Junbi Cosakai dibubarkan oleh Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka dan mereka menolak adanya keterlibatan pemimpin pendudukan Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia.

PPKI beranggotakan 21 orang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari Tionghoa.

sekian artikel yang dapat di bagikan, semoga bermanfaat. terimakasih sudah berkunjung...

wassalamualaikum...

SEJARAH ORDE LAMA

SEJARAH ORDE LAMA

Assalamualaikum, disini sayaakan membahas tentang sejarah masa orde lama. Untuk lebih jelasnya mari kita simak artikel berikut. Selamat membaca….

PENGERTIAN ORDE

Orde berasal dari bahasa Latin yaitu kata “ordo” yang berarti deretan, susunan, kelas, aturan, atau ketertiban. Oleh karena itu, pengertian orde dapat diartikan sebagai suatu bagian/anggota yang memiliki banyak unsur yang diatur melalui prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut dapat mengatur bagaimana hubungan antara unsur yang satu dengan yang lainnya, sehingga timbul suatu kesatuan yang tersusun baik.

ORDE LAMA

Orde lama adalah masa pemerintahan Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa periode pemerintahan diantaranya orde lama, orde baru, dan reformasi.Orde lama adalah sebutan bagi periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang berlangsung pada tahun 1945 sampai tahun 1968. Pada periode ini, Presiden Soekarno berlaku sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Orde Lama

Pada masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasiliberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Berikut penjelasan sistem pemerintahan masa Soekarno:

Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan UUD 1945. Berikut Penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa orde lama:

Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer.

Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950, Soekarno menetapkan sistem pemerintahan bagi Indonesia. Sistem yang dipakai adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal. Di dalam sistem ini, presiden hanya bertindak sebagai kepala Negara, presiden hanya berhak mangatur formatur pemilihan kabinet. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintahan ada di tangan kabinet. Presiden tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap jalannya pemerintahan. Adapun kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri.

Pada masa demokrasi liberal ini, partai-partai seperti PNI dan PKI, Masyumi memiliki partisipasi yang sangat besar di dalam pemerintahan. Mereka mendapatkan kursi-kursi di dalam parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Atas dasar amanat Undang-undang Dasar Sementara 1950, maka dibentuklah kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapatkan dukungan mayoritas dari perlemen, jika tidak mandate yang telah diberikan haru sdikembalikan lagi kepada presiden. Setelah itu, dibentuk kembai kabinet baru untuk menggantikan kabinet selanjutnya agar dapat menjalankan roda pemerintahan.

Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa sejak dimulainya penerapan sistem pemerintahan demokrasi liberal adalah kabinet Natsir (1950-1951), kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952), kabinet Wilopo (1952-1953), kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957), dan kabinet Djuanda (1957-1959). Oleh karena itu, satu hal yang menjadi ciri dasar pada sistem pemerintahan ini adalah kabinet yang sering berubah-ubah.

Dalam menjalankan kebijakannya, kabinet-kabinet yang terbentuk banyak mengalami hambatan terutama dari tubuh parlemen itu sendiri. Bentuk Negara yang belum sempurna, adanya beberapa daerah yang masih dibawah kekuasaan Belanda, dan adanya perbedaan kepentingan politik antar anggota parlemen membuat kabinet yang ada susah untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Pada masa demokrasi liberal ini, Indonesia berhasil menjalankan pemilu pertama pada tanggal 29 September 1955 dengan agenda untuk memilih anggota parlemen yang akan dilantik pada 20 Maret 1956. Pada pemilu ini juga, Indonesia berhasil membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyusun konstitusi tetap dari Negara Indonesia yang diberi nama dengan Badan Konstituante.

Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Berbagai kekacauan yang terjadi saat diterapkannya demokrasi liberal, memaksa Indonesia untuk mulai membentuk suatu sistem pemerintahan baru yang lebih baik. Maka pada tahun 1959, Soekarno selaku presiden pada saat itu memperkenalkan suatu sistem pemerintahan baru yang diberi nama Demokrasi Terpimpin. Perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin terletak pada kekuasaan presiden. Di dalam demokrasi liberal, parlemen memiliki kekuasaan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan Negara. Namun di dalam sistem demokrasi terpimpin, presiden lah yang memiliki kekuasaan tersebut, bahkan presiden memikili kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan.

Secara resmi, Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi terpimpin sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno. Maka pada saat itu, kabinet Djuanda dibubarkan dan digantikan dengan kabinet kerja yang dipimpin oleh Soekarno sendiri selaku perdana menteri dan Ir.Djuanda selaku menteri pertama. Pada masa pemerintahan ini, focus kebijakan berada di sector pangan, sandang, dan pembebasan Irian Barat. Di masa ini juga, Indonesia membentuk badan-badan eksekutif maupun legislative seperti MPRS, DPRS, DPA, Depernas, dan Front Nasional.

MASA PERALIHAN MASA ORDE LAMA KE ORDE BARU
Gerakan 30 September 1965.

Salah satu peristiwa yang paling membekas dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah peristiwa G30S/PKI yang masih menuai kontroversi sampai sekarang. Salah satu versi tentang pergerakan ini timbul dari pemerintahan orde baru yang menyatakan bahwasanya gerakan ini dilakukan untuk merebut kekuasaan tertinggi yang berada di tangan Soekarno selaku pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata dan Presiden Seumur Hidup berdasarkan konsep dalam sistem Demokrasi terpimpin. Tindakan ini dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan bantuan beberapa organisasi-organisasi underbouw yang masih tersisa pasca peristiwa 1948.

Dampak-dampak yang ditimbulkan akibat gerakan ini antara lain adalah :

a. Timbulnya Demonstrasi Menentang PKI.

Penyelesaian terhadap G30S/PKI ini sejatinya akan diputuskan saat sidang Dwikora pada tanggal 6 Oktober 1965. Namun, massa yang sudah tidak sabar menuntut agar penyelasaian ini dilaksanakan secepatnya dengan cara seadil-adilnya. Maka timbullah berbagai demonstrasi massa menuntut hal tersebut.

b. Mayjen Soeharto Diangkat Menjadi Panglima AD

Pada saat tengah berlangsungnya sidang Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, ajudan presiden melaporkan bahwa di luar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri Dr.Johannes Leimena dan beliau berangkat menuju istana Bogor didampingi oleh Waperdam I Dr.Subandrio dan Waperdam II Chairul Saleh.

Di tempat yang lain, tiga orang perwira tinggi Angkatan Darat yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadi rJenderal M.Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad/Pangkopkamtib untuk meminta izin menghadap Presiden. Setelah mendapatkan izin, mereka berangkat menuju Bogor dan melaporkan kepada Soekarno bahwa ABRI khususnya AD sudah dalam kondisi siap siaga, namun mereka juga meminta presiden untuk mengambil kebijakan untuk mengatasi keadaan ini.

Menanggapi laporan tersebut, presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih dikenal dengan nama Supersemar yang ditujukan kepada Letjen Soeharto selaku Pangkopkamtib untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan NKRI.

Jatuhnya Kekuasaan Orde Lama

Dalam rangka menjalankan Supersemar, Soeharto menjalankan beberapa kebijakan untuk menangkap dan meruntuhkan rezim PKI dan pengikut-pengikutnya di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi :

• Pembubaran dan pelarangan PKI dan ormas-ormasnya
• Menangkap 15 orang menteri kabinet Dwikora yang dicurigai terlibat PKI
• Membersihkan DPRGR dan MPRS dari orang-orang PKI
• Pembentukan Kabinet Ampera

Kebijakan-kebijakan ini dirasa cukup untuk menanggapi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang dilancarkan untuk menjaga stabilitas Negara sejak dilancarkannya G30S/PKI. Di dalam Kabinet Ampera itu sendiri, Soekarno medapatkan tempat selaku pimpinan. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tetap dipegang oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jend.Soeharto. akibatnya, terjadi dualisme kepemimpinan yang menjadi kondisi kurang menguntungkan mengingat stabilitas Negara yang belum normal.

Soekarno kala itu masih memiliki pengaruh politik, namun kekuatannya perlahan-lahan dilemahkan. Kalangan militer kebertaan dengan kebijakan-kebijakan yang dimabil oleh Soekarno yang dirasa berpihak kea rah komunisme. Ditambah dengan mengalirnya bantuan dari Uni Soviet dan Tiongkok semakin menambha kecurigaan mereka terhadap presiden Soekarno.

Akibatnya, pada 22 februari 1967, dalam rangka untuk mengatasi konflik yang semakin memanas, presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jend.Soeharto. penyerahan kekuasaan ini dilengkapi dengan Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI tanggal 20 februari 1967. Pengumuman tersebut dilatarbelakangi atas ketetapan MPRS No.XV/MPRS/1966 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, maka pemegang Supersemar yang memegang jabatan presiden. Pada 4 Maret 1967, Jenderal Soeharto memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang DPRHR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Namun, pemerintah tetap berpendirian bahwa sidang MPRS perlu dilaksanakan agar penyerahan kekuasaan tetap konstitusional. Karena itu, diadakanlah Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7-12 Maret 1967 di Jakarta, yang akhirnya secara resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. 

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MASA ORDE LAMA

•  KELEBIHAN
•  Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer
•   Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya Gerakan Non- Blok melalui KTT Asia- Afrika di Bandung pada tahun 1955
•  Indonesia berhasil menunjukkan eksistensi yang patut diperhitungkan oleh kedua blok raksaksa dunia pada masa itu
•   Mampu membangun integritas nasional
• Merupakan negara yang mempunyai prinsip yang kuat
•   Kelemahan
•  Sistem demokrasi terpimpin
•  Situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 pergantian kabinet yaitu:

-1950-1951-Kabinet Natsir

-1951-1952-Kabinet Sukiman-Suwirjo

-1952-1953-Kabinet Wilopo

-1953-1955-Kabinet Ali Sastroamidjojo I

-1955-1956-Kabinet Burhanuddin Harahap

-1956-1957-Kabinet Ali Sastroamidjojo II

-1957-1959-Kabinet Djuanda

     -  Pertentangan ideologi antara nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM)

 -Tidak adanya kesepakatan antara Dewan Konstituante dan DPR untuk memutuskan apakah akan diberlakukan UUD yang baru atau kembali menggunakan UUD 1945

-  Terjadinya inflasi yang mengakibatkan harga kebutuhan pokok menjadi tinggi

-  Membubarkan DPR oleh presiden (soekarno)

 Demikian artikel yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat

Wassalamualaikum.